Sensus
dan Bonus Demografi di Maluku
dimuat di Koran Kabar Timur, 18 Februari 2021
“Selamat
siang, Mama. Katong dari statistik, ada mau sensus. Mama bisa kas tunjuk kartu
keluarga?”
Sebagian besar masyarakat
Maluku pasti tak asing dengan kalimat tersebut. Benar. Tepatnya pada September
2020, Badan Pusat Statistik (BPS) pada level provinsi hingga kabupaten/kota di
seluruh Maluku melakukan pendataan Sensus Penduduk.
Kegiatan ini merupakan agenda
rutin 10 tahunan BPS yang dimulai sejak tahun 1961. Terhitung Sensus Penduduk
2020 merupakan sensus ke tujuh yang pernah dilaksanakan di Indonesia.
Tentu masih banyak masyarakat
yang belum paham apa itu Sensus Penduduk. Bahkan tak jarang petugas sensus yang
datang dikira sebagai petugas pajak. Atau lebih ekstrem lagi, seringkali
masyarakat yang didata menanyakan, ”katong
dapat bantuan kah?”
Lalu apa pentingnya masyarakat
memberikan data Sensus Penduduk? Harus diakui, manfaat Sensus Penduduk tak akan
dirasakan masyarakat secara langsung. Namun, manfaat tersebut akan dirasakan
masyarakat dalam paket program pembangunan oleh pemerintah.
Ilustrasi sederhananya sebagai
berikut. Pada tahun 2010, berdasarkan hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk
Kabupaten Maluku Tengah sebesar 361.698 jiwa. Dari jumlah tersebut, 71,8 persen
diantaranya tinggal di perdesaan. Berkaca dari data tersebut, pemerintah tentu
akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan wilayah perdesaan,
misalnya untuk membangun infrastruktur sekolah, kesehatan, hingga fasilitas
umum.
Bagaimanapun juga, sebelum
melakukan pembangunan pemerintah harus menggunakan data sebagai acuan. Jangan
sampai fasilitas sudah dibangun, ternyata tak tepat sasaran dan tidak ada yang
merasakan manfaatnya.
Itulah yang ingin dipotret BPS
melalui kegiatan sensus. Memberikan gambaran data jumlah, komposisi,
distribusi, dan karakteristik penduduk. Lebih jauh lagi, pemerintah memiliki
asa terbentuknya satu data kependudukan. Perbedaan dan klaim data jumlah
penduduk di masa mendatang diharapkan tidak terjadi.
Modal
Penting
Hasil Sensus Penduduk 2020
telah diumumkan BPS secara serentak, termasuk di Maluku. Tercatat pada tahun
2020 jumlah penduduk Maluku secara de
facto sebesar 1.848.923 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 315,41 ribu jiwa
dibandingkan 10 tahun sebelumnya.
Meski jumlah penduduk
mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari
2,80 persen pada periode 2000-2010 menjadi 1,83 persen pada 2010-2020.
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan beberapa faktor seperti
kelahiran, kematian, hingga migrasi.
Salah satu poin penting dari
hasil Sensus Penduduk yaitu Maluku masih menikmati masa bonus demografi.
Artinya, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi
dibandingkan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).
Tercatat, sebanyak 69 persen penduduk Maluku masih berada dalam usia produktif.
Hal tersebut merupakan modal
penting bagi pembangunan Maluku dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah
harus piawai mengoptimalkan masa bonus demografi. Salah satu sektor yang harus
dioptimalkan yaitu pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Apa arti banyaknya
penduduk usia produktif jika tidak diimbangi peningkatan kualitas SDM.
Capaian pendidikan di Maluku
digambarkan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
Tahun 2020, penduduk 25 tahun ke atas di Maluku rata-rata telah berpendidikan
SMP ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah yang
mencapai 9,93 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional
yang sebesar 8,48 tahun. Sementara jika dilihat indikator Harapan Lama Sekolah,
juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tak hanya pendidikan,
pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan dan kesempatan kerja perlu ditingkatkan.
Apalagi, lulusan diploma dan SMK di Maluku menyumbang proporsi terbesar
terhadap tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2020, sebesar 13,69 % lulusan diploma dan 13,26 % lulusan SMK masih menganggur. Padahal
mereka disiapkan untuk terjun ke dunia kerja.
Pemerintah harus membuka
kantong-kantong lapangan pekerjaan baru. Sangat disayangkan banyaknya potensi
tenaga kerja produktif tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja. Jika
dibiarkan berlarut, “hadiah” bonus demografi akan berlalu begitu saja tanpa
dampak signifikan terhadap perekonomian Maluku. Siapkah pemerintah akan hal
tersebut?