Banyak yang bilang, belajar Statistika itu mengerikan, seram. Bahkan tak jarang Mata Kuliah Statistika menjadi momok bagi setiap mahasiswa yang mempelajarinya.
Baiklah, mari kita perlahan mematahkan anggapan tersebut. Bahwasanya belajar Statistika tak semenyeramkan seperti yang dibayangkan.
Dalam memahami Statistika kita tak akan jauh berbicara mengenai angka dan data. Data itu sendiri memiliki arti sebagai sesuatu yang dianggap dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan atau persoalan.
Sebagai contoh, beberapa siswa di sebuah kelas menuliskan ukuran sepatunya. Ada yang memiliki ukuran 35, 37, 40, dan 42. Nah, kumpulan ukuran sepatu beberapa siswa tersebut merupakan sebuah data. Ada informasi yang dapat kita peroleh dari angka-angka tersebut.
Contoh lainnya, di suatu desa ada beberapa keluarga. Masing-masing keluarga memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda. Suatu ketika, ketua RT mengumpulkan informasi mengenai banyaknya anggota keluarga dari setiap rumah. Banyaknya anggota keluarga dari setiap rumah itulah yang dinamakan data.
Oke, sampai sini sudah paham kan apa yang dinamakan data.
Mari kita lanjut. Kita akan membahas penggolongan data. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif yaitu, data yang tidak berupa angka. Misalnya, penilaian terhadap kecantikan seseorang atau warna kesukaan beberapa siswa di kelas, dan sebagainya yang tidak berupa angka.
Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Misalnya, data ukuran sepatu siswa, data nilai ujian, dan sebagainya.
Oke, sampai disini dulu kita belajar dan mengenali data. Untuk belajar lebih lanjut mengenai Statistika, pemahaman mengenai data merupakan hal yang paling mendasar. Pastinya, Statistika tidak mengerikan asal kita enjoy dan asyik mempelajarinya.
Referensi : Buku Matrikulasi Calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Revisi Ke-1, Juni 2011
Rabu, 07 Agustus 2019
SDG's dan Upaya Penurunan Kemiskinan di Indonesia
Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan lanjutan dari program Milennium Development Goals
(MDG's) yang selesai pada 2015. Dengan diluncurkannya SDG's, diharapkan
dapat meneruskan keberhasilan 8 program MDG's dalam menangani masalah
sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di dunia. SDG's memiliki 17 tujuan
dan 169 capaian yang diagendakan dalam periode 2015 hingga 2030.
Tujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan ikim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan, kemitraan untuk mencapai tujuan.
Tujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan ikim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan, kemitraan untuk mencapai tujuan.
Menarik memang jika melihat tujuan SDG's yang sangat luar biasa. Perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat dunia baik di tingkat pemerintahan hingga masyarakat bawah. Kampanye dan sosialisasi mengenai SDG's harus semakin digencarkan. Semua harus yakin bahwa semangat perubahan itu nyata dan memang benar adanya.
Salah satu tujuan yang masih menjadi masalah hampir seluruh negara di dunia yaitu mengentaskan kemiskinan, tujuan SDG's urutan pertama. Kemiskinan masih dan akan selalu dipandang sebagai masalah yang serius bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang. Kemiskinan tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja.
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Sebagai contoh di negara Ghana, seorang laki-laki dikatakan miskin apabila ia tidak memiliki aset material. Sedangkan untuk perempuan, kemiskinan yaitu suatu kondisi jika terjadi kerawanan pangan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memandang kemiskinan bukan dari sisi finansial, melainkan suatu kondisi dimana hilangnya pilihan dan kesempatan, pelanggaran martabat manusia, dan kurangnya kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif di lingkungan sosial.
Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca-kemerdekaan hingga saat ini. Pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Sejalan dengan tujuan SDG's, BPS memiliki peran dalam menyediakan data-data yang selanjutnya digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Terkait tujuan SDG's yang pertama, BPS telah menyediakan data terkait kemiskinan. Data tersebut diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, kemiskinan di Indonesia secara statistik mengalami penurunan. Pada semester pertama 2015 tercatat persentase kemiskinan di Indonesia yaitu 11,22 persen. Angka tersebut turun 0,09 poin di semester kedua, dengan persentase kemiskinan 11,13 persen.
Pada 2016 persentase kemiskinan di Indonesia kembali mengalami penurunan. Pada semester pertama 2016, persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 10,86 persen dan semester kedua sebesar 10,70 persen. Hingga pada semester pertama 2018 tercatat angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82 persen.
Berdasarkan angka yang dirilis BPS, perlu ditekankan bahwa wilayah perdesaan masih mendominasi tingginya persentase kemiskinan. Pada periode terakhir (semester 1-2018), persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 13,20 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,02 persen. Dari data tersebut terlihat masih terdapat ketimpangan dalam segi sosial, ekonomi, hingga infrastruktur dan teknologi yang berimbas pada tingginya angka kemiskinan di perdesaan.
Program-program pembangunan khususnya di perdesaan perlu ditingkatkan dan diawasi secara berkelanjutan untuk mengurangi ruang ketimpangan. Pemerintah bukannya tinggal diam. Program dana desa yang diluncurkan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kesejahteraan di wilayah desa dan kota. Efektif atau tidaknya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah setingkat di atasnya juga berperan dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut.
Sudah banyak contoh wilayah perdesaan yang berhasil dalam penerapan dana desa. Mulai dari Desa Ponggok dengan wisata tirtanya di Klaten, hingga program BUMDesMart di Desa Sidorejo, Kabupaten Musi Banyuasin yang beromset ratusan juta rupiah setiap bulannya.
Keberhasilan pengelolaan dana desa secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayahnya. Kesempatan kerja menjadi terbuka dengan adanya peluang modal usaha maupun kebutuhan akan tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan desa. Setelah itu terpenuhi, bukan tidak mungkin kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perdesaan akan semakin surut. Masyarakat secara tidak langsung juga turut membantu pemerintah dalam menyukseskan tujuan SDG's di Indonesia, dan bersama-sama masyarakat dunia menuju kehidupan dunia yang lebih baik dan sejahtera.
Diterbitkan di detik.com pada 23 November 2018
Kamis, 25 Juli 2019
Menanggapi Jagad Maya dan Mahalnya Tiket Pesawat Tidak Perlu Baper
Headline media ternama, “Tiket Pesawat Batal Turun Minggu ini”. Ingin ku misuh alus dalam hati, tapi seketika sadar kalau sedang pura-pura
puasa. Bagaimana tidak, kabar turunnya harga tiket pesawat sudah aku
dan rekan-rekan seperjuangan lain nantikan, para perantau di wilayah
timur Indonesia.
Sebelum berita itu muncul, di jagat per-Twitter-an sempat heboh dengan adanya cuitan dari mbak-mbak cantik yang mungkin menurut saya dolane kadohen—alias mainnya kejauhan. Bagaimana tidak, dengan seenak udelnya beliau, yang maha netizen, membuat kultwit yang menyatakan bahwa #tiketpesawattidakmahal.
Sah-sah saja sih—namanya juga medsos—akun-akunnya sendiri. Bebas lah mau ngapain saja. Apalagi Twitter, yang katanya tempat yang paling ashoy untuk sambat. Tapi, tapi…bagaimana yhaa~ Di saat situ sedang membuat cuitan dengan asyiknya, kami kaum perantau di timur seakan tersakiti loh. Nah lo. Baper mode on.
Maksud saya, mungkin mbaknya sesekali mainlah ke Jayapura, mainlah ke Ambon. Nggak usah jauh-jauh deh, ke Gorontalo saja coba. Banyak loh, destinasi wisata disini yang tidak kalah Instagramable. Mbak sih, main ke Singapura. Itu mah deket, harga tiket pesawat kesana masih lebih murah dari pada ke Ambon, apalagi ke Jayapura.
Jadi ceritanya, dalam beberapa bulan terakhir sejak tragedi Karawang entah mengapa harga tiket pesawat terus melambung. Sebagai gambaran, tahun lalu saja rute Surabaya ke Ambon masih dapat lah seribu (satu juta). Sekarang? Minimal diatas duaribu lah—apalagi saat-saat menjelang lebaran seperti ini.
Bukan apa-apa sih, statistik pun berbicara. Menurut BPS, pada bulan Maret 2019 angkutan udara turut menyumbang angka inflasi nasional sebesar 0,03 persen. Bahkan Kota Ambon, tempat saya mencari nafkah, mencatatkan angka inflasi tertinggi sebesar 0,86 persen. Data statistik yang berbicara loh, bukan hoax, apalagi hoax kardus.
Fakta lain yang tak kalah mencengangkan. Apasih. Bisa-bisanya harga tiket ke luar negeri lebih murah dari pada ke wilayah domestik, macam wilayah timur ini. Ya, maklum sih misal kalau mau ke Singapura dari Jakarta, memang lebih dekat dari pada ke Ambon. Tapi kalau harga pesawat ke Hongkong lebih murah daripada ke Jayapura, itu sudah kelewatan. Kalau tidak percaya cek sendiri.
Baiklah, mungkin pihak maskapai dan para pemangku kebijakan disana punya alasan lain mengapa harga tiket pesawat terus melambung. Entah alasan biaya perawatan, alasan biaya bahan bakar, biaya operasional, dan lain-lain. Demi alasan keamanan, para konsumen patut menyadari itu.
Tapi, ya mbok jangan kebangeten lah naiknya. Ditambah, cuitan-cuitan yang seolah maha benar sendiri mendukung mahalnya harga tiket pesawat. Coba tengok dari sudut pandang lain, mungkin kalau waras akan mikir-mikir deh membuat thread semacam itu.
Bahkan nih ya, sempat ada pejabat negara yang mengusulkan agar beralih ke transportasi lain. Walah, dari Ambon ke Surabaya bisa naik bis emang? Kalau yang dimaksud kapal sih oke, nggak apa apa. Tapi, mudik dengan kapal hanya akan menghabiskan jatah cuti di laut saja. Ambon-Surabaya 4 hari sekali jalan, belum baliknya. Lebaran di kapal malahan nanti. Paling realistis ya naik pesawat.
Kabar baiknya sih pemerintah menurunkan tarif batas atas harga tiket hingga 16 persen. Ingat ya, batas atas. Okelah, mari kita syukuri dan semoga konsisten juga dengan turunnya harga tiket pesawat. Meski kebijakan itu kurang ngefek bagi saya sih. Yhaa gimana lagi, tiket sudah terbeli kemarin-kemarin. Paling tidak sedikit meringankan sesama konsumen pesawat yang belum memiliki tiket lah. Itupun kalau memang turun harga tiketnya ya.
Semoga dengan turunnya tarif batas atas tiket pesawat, akan berdampak pada menggeliatnya ulat bulu pariwisata Indonesia yang konon katanya tengah lesu. Namun di satu sisi, harapannya industri penerbangan di tanah air juga tetap survive. Paling tidak pemerintah juga membantu dengan memberikan subsidi, misalnya. Atau kebijakan lain yang dirasa saling menguntungkan—baik konsumen maupun pihak penyedia jasa penerbangan.
Terakhir nih, saat pemerintah sudah mengabulkan keluhan para konsumen pesawat, berarti salah dong yang beranggapan bahwa #tiketpesawattidakmahal ? Yhaa enggak juga. Mungkin saya dan rekan-rekan lain yang terlalu baper menanggapi jagad pertiketan dan per-medsos-an ini.
Artikel dimuat di Terminal Mojok tanggal 16 Mei 2019
Sebelum berita itu muncul, di jagat per-Twitter-an sempat heboh dengan adanya cuitan dari mbak-mbak cantik yang mungkin menurut saya dolane kadohen—alias mainnya kejauhan. Bagaimana tidak, dengan seenak udelnya beliau, yang maha netizen, membuat kultwit yang menyatakan bahwa #tiketpesawattidakmahal.
Sah-sah saja sih—namanya juga medsos—akun-akunnya sendiri. Bebas lah mau ngapain saja. Apalagi Twitter, yang katanya tempat yang paling ashoy untuk sambat. Tapi, tapi…bagaimana yhaa~ Di saat situ sedang membuat cuitan dengan asyiknya, kami kaum perantau di timur seakan tersakiti loh. Nah lo. Baper mode on.
Maksud saya, mungkin mbaknya sesekali mainlah ke Jayapura, mainlah ke Ambon. Nggak usah jauh-jauh deh, ke Gorontalo saja coba. Banyak loh, destinasi wisata disini yang tidak kalah Instagramable. Mbak sih, main ke Singapura. Itu mah deket, harga tiket pesawat kesana masih lebih murah dari pada ke Ambon, apalagi ke Jayapura.
Jadi ceritanya, dalam beberapa bulan terakhir sejak tragedi Karawang entah mengapa harga tiket pesawat terus melambung. Sebagai gambaran, tahun lalu saja rute Surabaya ke Ambon masih dapat lah seribu (satu juta). Sekarang? Minimal diatas duaribu lah—apalagi saat-saat menjelang lebaran seperti ini.
Bukan apa-apa sih, statistik pun berbicara. Menurut BPS, pada bulan Maret 2019 angkutan udara turut menyumbang angka inflasi nasional sebesar 0,03 persen. Bahkan Kota Ambon, tempat saya mencari nafkah, mencatatkan angka inflasi tertinggi sebesar 0,86 persen. Data statistik yang berbicara loh, bukan hoax, apalagi hoax kardus.
Fakta lain yang tak kalah mencengangkan. Apasih. Bisa-bisanya harga tiket ke luar negeri lebih murah dari pada ke wilayah domestik, macam wilayah timur ini. Ya, maklum sih misal kalau mau ke Singapura dari Jakarta, memang lebih dekat dari pada ke Ambon. Tapi kalau harga pesawat ke Hongkong lebih murah daripada ke Jayapura, itu sudah kelewatan. Kalau tidak percaya cek sendiri.
Baiklah, mungkin pihak maskapai dan para pemangku kebijakan disana punya alasan lain mengapa harga tiket pesawat terus melambung. Entah alasan biaya perawatan, alasan biaya bahan bakar, biaya operasional, dan lain-lain. Demi alasan keamanan, para konsumen patut menyadari itu.
Tapi, ya mbok jangan kebangeten lah naiknya. Ditambah, cuitan-cuitan yang seolah maha benar sendiri mendukung mahalnya harga tiket pesawat. Coba tengok dari sudut pandang lain, mungkin kalau waras akan mikir-mikir deh membuat thread semacam itu.
Bahkan nih ya, sempat ada pejabat negara yang mengusulkan agar beralih ke transportasi lain. Walah, dari Ambon ke Surabaya bisa naik bis emang? Kalau yang dimaksud kapal sih oke, nggak apa apa. Tapi, mudik dengan kapal hanya akan menghabiskan jatah cuti di laut saja. Ambon-Surabaya 4 hari sekali jalan, belum baliknya. Lebaran di kapal malahan nanti. Paling realistis ya naik pesawat.
Kabar baiknya sih pemerintah menurunkan tarif batas atas harga tiket hingga 16 persen. Ingat ya, batas atas. Okelah, mari kita syukuri dan semoga konsisten juga dengan turunnya harga tiket pesawat. Meski kebijakan itu kurang ngefek bagi saya sih. Yhaa gimana lagi, tiket sudah terbeli kemarin-kemarin. Paling tidak sedikit meringankan sesama konsumen pesawat yang belum memiliki tiket lah. Itupun kalau memang turun harga tiketnya ya.
Semoga dengan turunnya tarif batas atas tiket pesawat, akan berdampak pada menggeliatnya ulat bulu pariwisata Indonesia yang konon katanya tengah lesu. Namun di satu sisi, harapannya industri penerbangan di tanah air juga tetap survive. Paling tidak pemerintah juga membantu dengan memberikan subsidi, misalnya. Atau kebijakan lain yang dirasa saling menguntungkan—baik konsumen maupun pihak penyedia jasa penerbangan.
Terakhir nih, saat pemerintah sudah mengabulkan keluhan para konsumen pesawat, berarti salah dong yang beranggapan bahwa #tiketpesawattidakmahal ? Yhaa enggak juga. Mungkin saya dan rekan-rekan lain yang terlalu baper menanggapi jagad pertiketan dan per-medsos-an ini.
Artikel dimuat di Terminal Mojok tanggal 16 Mei 2019
Pegawai BPS akan Senang Jika Datanya Laris Manis
Saya yakin tak sedikit dari para pembaca sering mengikuti perdebatan
pemilihan kepala pemerintahan, baik tingkat gubernur maupun calon
presiden. Masih hangat, ya nggak begitu hangat sih, beberapa waktu lalu
menjelang pemilihan presiden telah lima kali diadakan debat Pilpres. Bagi yang mengikuti dan menyimak dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pasti yang menjadi perdebatan serius adalah masalah data.
Data apapun itu bisa menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan, pengangguran, inflasi, perkembangan ekonomi, hingga luas wilayah Jawa Tengah dan Malaysia, eh, menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan. Jual beli dan saling lempar argumen dengan informasi numerik dan fakta terpercaya menjadi momen yang ditunggu para penikmat debat.
Ada yang tepat dan memberikan analisis mendalam dengan data. Namun ada juga yang menggunakannya dengan tidak tepat. Mungkin ada pula yang tidak menggunakan informasi dan dasar apapun dalam berargumen. Asal nyerocos aja.
Eh, sebentar. Sebelum lanjut, sebenarnya pada tau nggak sih BPS itu apa? Pengalaman saya dan rekan-rekan saya di lapangan nih, masih banyak yang belum tau apa itu BPS. Justru banyak yang mengira kami ketika turun lapangan adalah petugas BPJS. Hfft. Memang sih hanya beda satu huruf, tapi mbok ya jangan gitu-gitu amat lah.
Jadi, kami warga BPS harus mengakui sih. Produk BPS memang tidak dipakai secara langsung oleh masyarakat. Namun Pemerintah dan lembaga terkait yang menggunakan data BPS sebagai bahan pijakan dalam memutuskan suatu kebijakan.
Misalnya begini, BPS mengeluarkan informasi pengangguran di suatu wilayah. Dalam data tersebut termasuk pula mencakup informasi mengenai pengangguran menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, lapangan usaha, hingga jumlah jam kerja. Kita sebagai masyarakat biasa mungkin hanya cukup tau saja, “oh, jadi lulusan SMK banyak yang menganggur”, dan sebagainya. Namun, bagi Pemerintah data tersebut sangat penting loh.
Melalui instansi terkait, misalnya dalam hal pengangguran adalah Kementerian Ketenagakerjaan, akan memanfaatkan data lembaga kami untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka menindaklanjuti masalah pengangguran. Termasuk disana, presiden dan DPR juga akan turut berperan dalam membuat kebijakan tersebut.
Termasuk berbagai data lain seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi. Pemerintah-lah yang lebih banyak memanfaatkannya. Ya untuk masyarakat juga pada akhirnya. Jadi, mungkin itu menurut saya, mengapa BPS kurang familiar di kalangan masyarakat. Kalau BPJS kan hampir semua masyarakat bersentuhan langsung dengannya.
Namun kini, pelan-pelan bukan hanya Pemerintah saja yang memanfaatkan data dari kami. Kalau dilihat fenomena yang terjadi belakangan ini, muncul beberapa media-media saingannya mojok online yang memaparkan isu-isu tertentu dengan fakta numerik. Jurnalisme berbasis data, mungkin begitu. Apakah Mojok jadi salah satunya, mungkin.
Hal itu sangatlah bagus, selain memberikan informasi berdasarkan fakta di lapangan, tentunya secara tidak langsung mengenalkan produk-produk BPS kepada masyarakat, para pembaca media daring khususnya. Bagi yang tergelitik, mungkin ada yang sampai iseng-iseng membuka website BPS untuk melihat informasi dan fakta yang lebih lengkap. Kalian gitu nggak?
Namun bagi saya, dan kami para warga BPS, kebahagiaan yang hqq, apabila produk yang kita hasilkan bermanfaat bagi pihak lain. Saya pribadi merasa senang dan bangga gimana gitu misalnya dalam acara atau berita di televisi menyebutkan informasi yang bersumber dari data BPS. Ya bagaimana tidak senang, layaknya orang jualan, ya itulah produk BPS, artinya jualannya laku.
Sebaliknya, kejengkelan akan muncul ketika ada tokoh dalam berargumen tanpa menggunakan fakta. Lebih parah lagi, tidak mempercayai lembaga penyedia data resmi Pemerintah dan lebih percaya pada setan gondrong. Padahal untuk mengakses data tersebut sangat mudah dan gratis loh, buka website BPS. Jangan web mojok melulu.
Sebagai bahan informasi nih, BPS dalam mengumpulkan berbagai data seperti pengangguran, kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Semua turun ke lapangan, datang ke rumah tangga hingga pelosok negeri. Bagi BPS, data yang akurat dan independen adalah harga mati. BPS tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
Itulah mengapa, sakit rasanya jika ada yang mengatakan data BPS adalah data pesanan Pemerintah. Atau, data BPS tidak sesuai kondisi lapangan. Sini-sini, yang mengatakn seperti itu saya ajak mencari data hingga menyeberang ke seberang pulau. Kebetulan saya tugas di Maluku, wilayah dengan ribuan gugusan pulau. Asyik gak tuh, bekerja sambil berpetualang.
Satu lagi, setiap 10 tahun sekali BPS juga melakukan yang namanya Sensus Penduduk. Tahu sensus kan, pendataan secara menyeluruh terhadap suatu populasi. Kasarnya, melakukan pencatatan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia. Dalam waktu dekat BPS akan melakukan itu, yaitu di tahun 2020. Siap-siap ya untuk dicatat dan jangan pelit-pelit memberikan informasi. Sesuai slogan Sensus Penduduk 2020, Anda Tercatat, Data Akurat!
Artikel dimuat di Terminal Mojok, 14 Mei 2019
Data apapun itu bisa menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan, pengangguran, inflasi, perkembangan ekonomi, hingga luas wilayah Jawa Tengah dan Malaysia, eh, menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan. Jual beli dan saling lempar argumen dengan informasi numerik dan fakta terpercaya menjadi momen yang ditunggu para penikmat debat.
Ada yang tepat dan memberikan analisis mendalam dengan data. Namun ada juga yang menggunakannya dengan tidak tepat. Mungkin ada pula yang tidak menggunakan informasi dan dasar apapun dalam berargumen. Asal nyerocos aja.
Eh, sebentar. Sebelum lanjut, sebenarnya pada tau nggak sih BPS itu apa? Pengalaman saya dan rekan-rekan saya di lapangan nih, masih banyak yang belum tau apa itu BPS. Justru banyak yang mengira kami ketika turun lapangan adalah petugas BPJS. Hfft. Memang sih hanya beda satu huruf, tapi mbok ya jangan gitu-gitu amat lah.
Jadi, kami warga BPS harus mengakui sih. Produk BPS memang tidak dipakai secara langsung oleh masyarakat. Namun Pemerintah dan lembaga terkait yang menggunakan data BPS sebagai bahan pijakan dalam memutuskan suatu kebijakan.
Misalnya begini, BPS mengeluarkan informasi pengangguran di suatu wilayah. Dalam data tersebut termasuk pula mencakup informasi mengenai pengangguran menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, lapangan usaha, hingga jumlah jam kerja. Kita sebagai masyarakat biasa mungkin hanya cukup tau saja, “oh, jadi lulusan SMK banyak yang menganggur”, dan sebagainya. Namun, bagi Pemerintah data tersebut sangat penting loh.
Melalui instansi terkait, misalnya dalam hal pengangguran adalah Kementerian Ketenagakerjaan, akan memanfaatkan data lembaga kami untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka menindaklanjuti masalah pengangguran. Termasuk disana, presiden dan DPR juga akan turut berperan dalam membuat kebijakan tersebut.
Termasuk berbagai data lain seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi. Pemerintah-lah yang lebih banyak memanfaatkannya. Ya untuk masyarakat juga pada akhirnya. Jadi, mungkin itu menurut saya, mengapa BPS kurang familiar di kalangan masyarakat. Kalau BPJS kan hampir semua masyarakat bersentuhan langsung dengannya.
Namun kini, pelan-pelan bukan hanya Pemerintah saja yang memanfaatkan data dari kami. Kalau dilihat fenomena yang terjadi belakangan ini, muncul beberapa media-media saingannya mojok online yang memaparkan isu-isu tertentu dengan fakta numerik. Jurnalisme berbasis data, mungkin begitu. Apakah Mojok jadi salah satunya, mungkin.
Hal itu sangatlah bagus, selain memberikan informasi berdasarkan fakta di lapangan, tentunya secara tidak langsung mengenalkan produk-produk BPS kepada masyarakat, para pembaca media daring khususnya. Bagi yang tergelitik, mungkin ada yang sampai iseng-iseng membuka website BPS untuk melihat informasi dan fakta yang lebih lengkap. Kalian gitu nggak?
Namun bagi saya, dan kami para warga BPS, kebahagiaan yang hqq, apabila produk yang kita hasilkan bermanfaat bagi pihak lain. Saya pribadi merasa senang dan bangga gimana gitu misalnya dalam acara atau berita di televisi menyebutkan informasi yang bersumber dari data BPS. Ya bagaimana tidak senang, layaknya orang jualan, ya itulah produk BPS, artinya jualannya laku.
Sebaliknya, kejengkelan akan muncul ketika ada tokoh dalam berargumen tanpa menggunakan fakta. Lebih parah lagi, tidak mempercayai lembaga penyedia data resmi Pemerintah dan lebih percaya pada setan gondrong. Padahal untuk mengakses data tersebut sangat mudah dan gratis loh, buka website BPS. Jangan web mojok melulu.
Sebagai bahan informasi nih, BPS dalam mengumpulkan berbagai data seperti pengangguran, kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Semua turun ke lapangan, datang ke rumah tangga hingga pelosok negeri. Bagi BPS, data yang akurat dan independen adalah harga mati. BPS tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
Itulah mengapa, sakit rasanya jika ada yang mengatakan data BPS adalah data pesanan Pemerintah. Atau, data BPS tidak sesuai kondisi lapangan. Sini-sini, yang mengatakn seperti itu saya ajak mencari data hingga menyeberang ke seberang pulau. Kebetulan saya tugas di Maluku, wilayah dengan ribuan gugusan pulau. Asyik gak tuh, bekerja sambil berpetualang.
Satu lagi, setiap 10 tahun sekali BPS juga melakukan yang namanya Sensus Penduduk. Tahu sensus kan, pendataan secara menyeluruh terhadap suatu populasi. Kasarnya, melakukan pencatatan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia. Dalam waktu dekat BPS akan melakukan itu, yaitu di tahun 2020. Siap-siap ya untuk dicatat dan jangan pelit-pelit memberikan informasi. Sesuai slogan Sensus Penduduk 2020, Anda Tercatat, Data Akurat!
Artikel dimuat di Terminal Mojok, 14 Mei 2019
Langganan:
Postingan (Atom)